www.portalkabar.id – Proyek normalisasi Sungai Kalianak di Surabaya kini memasuki fase yang lebih kritis. Proses ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang kerap melanda kawasan tersebut, namun membawa dampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Warga yang terdampak akan menghadapi tantangan besar, khususnya bagi sekitar 160 kepala keluarga yang harus meninggalkan rumah mereka. Rencana normalisasi ini telah dipersiapkan dengan berbagai pertimbangan yang cukup kompleks.
Pembangunan ini sebelumnya telah berlangsung di tahap pertama, yang meliputi pengerukan dan penertiban sepanjang 700 meter. Saat ini, tim proyek sedang berupaya merapikan sisa-sisa bangunan yang mengganggu aliran sungai agar proses normalisasi dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Lebar yang dicapai di sisi Morokrembangan mencapai 9,30 meter dari total lebar sungai sebesar 18,60 meter. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Kota Surabaya untuk meminimalisir risiko banjir di area tersebut.
Pada sisi lain, warga dari Tambak Asri RW 6 di Morokrembangan menyuarakan kekhawatiran tentang hak-hak mereka. Mereka ingin agar pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar mereka terutama terkait tempat tinggal yang berisiko hilang akibat proyek tersebut.
Dialog Antara Pemerintah dan Masyarakat Sangat Penting
Sejumlah tokoh masyarakat seperti Achmad Hidayat dari PDI Perjuangan turut serta dalam mendengarkan aspirasi warga. Mereka menegaskan perlunya ruang dialog untuk membicarakan implementasi proyek ini dengan lebih transparan.
Hidayat meminta agar perhatian yang cukup diberikan kepada para warga yang terdampak. Terutama, mereka yang kehilangan tempat tinggal harus dipikirkan solusinya, agar tidak terabaikan dalam proses relokasi.
Berdasarkan pernyataan Hidayat, dialog terbuka harus terus dilakukan. Ia mengharapkan agar semua pihak, baik pemerintah maupun warga, dapat saling mendengar untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak terlibat.
Masalah tidak hanya terbatas pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mencakup beban ekonomi yang harus ditanggung warga. Mereka dihadapkan pada kesulitan untuk membayar biaya relokasi, yang semakin mencekik keuangan mereka.
Warga Krembangan dan Asemrowo mengaku kesulitan untuk menyewa transportasi dan tempat tinggal sementara. Kondisi ini semakin memperburuk situasi ekonomi mereka yang sudah sulit.
Upaya Ketiga Proses Normalisasi dan Ragam Keberatan Masyarakat
Selama proses ini, tentu ada beragam tanggapan dari masyarakat yang harus direspon. Beberapa merasa bahwa prosedur yang ada tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan mereka secara mendalam.
Warga mengharapkan agar pemerintah lebih transparan dalam memberikan informasi tentang proyek ini. Mereka merasa perlu memahami risk assessment dan dampak sosial yang mungkin muncul akibat normalisasi tersebut.
Apabila proses normalisasi tidak berjalan dengan baik, dampak sosial dan ekonomi bisa menjadi masalah yang lebih besar. Inisiatif yang diambil harus rasional dan tidak tergesa-gesa agar tidak menambah beban warga.
Penilaian sosial yang komprehensif sangat diperlukan dalam konteks ini. Pemerintah perlu memahami bahwa setiap keputusan akan menyangkut kehidupan banyak orang yang ingin diperhatikan hak-haknya.
Dalam konteks ini, relokasi juga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Mereka yang kehilangan tempat tinggal harus mendapatkan solusi yang layak dan tidak merugikan, terutama bagi warga lokal.
Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kehidupan Warga
Proses pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sering menghadapi dilema antara kepentingan publik dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, banyak yang meminta agar pemerintah dapat menjembatani kedua hal tersebut dengan adil dan bijaksana.
Penting bagi pengambil kebijakan untuk mendengarkan secara aktif keluh kesah dan harapan warga. Adanya kehadiran pemimpin yang peduli dapat membantu menciptakan atmosfer yang lebih kondusif dalam proses dialog ini.
Banyak warga berharap agar pendataan terhadap mereka dilakukan dengan adil dan tidak hanya sebagai formalitas. Mereka merasa sudah terlalu banyak mengalami ketidakpastian, sehingga ingin proyek ini transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tindakan yang terburu-buru tanpa pertimbangan yang tepat bisa berisiko menimbulkan masalah lebih besar di masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan semua langkah diambil dengan pengkajian yang matang.
Keseimbangan antara pembangunan dan kondusi sosial di masyarakat harus dijaga agar tidak saling merugikan. Pengambil kebijakan perlu berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut sejalan dengan kesejahteraan warga.
