www.portalkabar.id – Surabaya baru-baru ini menghadapi polemik terkait kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai pemasangan CCTV di semua area transaksi perusahaan. Kebijakan ini menarik perhatian publik dan menimbulkan beragam reaksi, terutama dari kalangan pelaku usaha yang merasa terancam oleh langkah ini.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menyampaikan keprihatinan terkait dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa niat untuk mengawasi kepatuhan pajak harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kenyamanan dunia usaha.
Bagas menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bersifat kolaboratif dan komunikatif. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi di kota ini.
Pentingnya Memahami Kebijakan Pajak di Surabaya
Kebijakan pajak yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk rasa percaya pelaku usaha terhadap pemerintah. Bagas menambahkan bahwa pengawasan pajak memang penting, namun langkah yang diambil harus mampu menjaga kenyamanan para pengusaha.
Dengan pendekatan yang lebih persuasif, ia mengusulkan dilakukannya dialog dengan para pelaku usaha. Dialog ini diharapkan bisa menghasilkan solusi yang menguntungkan dua pihak, yakni pemerintah dan dunia usaha, dalam konteks kepatuhan pajak.
Bagas memperingatkan bahwa langkah represif seperti sanksi administratif seharusnya menjadi pilihan terakhir. Sebaliknya, upaya pembinaan dan dialog lebih diutamakan dalam mengatasi masalah terkait pajak.
Dampak Jangka Panjang Kebijakan Pemasangan CCTV
Kebijakan ini dinilai bisa mengganggu iklim investasi di Surabaya, yang saat ini berada dalam persaingan ketat dengan daerah lain. Bagas mengajak pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemkot Surabaya perlu mempertimbangkan bahwa suasana bisnis yang aman dan nyaman adalah kunci untuk menarik minat investor. Oleh karena itu, imbauan untuk menjaga dialog dengan kalangan pengusaha sangatlah penting.
Apabila kebijakan tidak mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha, maka akan berpotensi menurunkan kepercayaan dan minat investasi. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota dalam mengembangkan perekonomian Surabaya.
Reaksi Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Bapenda
Kebijakan Bapenda mengenai pemasangan CCTV di area transaksi telah memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) menyuarakan keresahan ini, menganggap kebijakan tersebut berlebihan dan berpotensi mengganggu privasi perusahaan.
Ketua Apkrindo Jatim, Ferry Setiawan, juga menunjukkan ketidakpuasannya melalui media sosial. Ia menganggap kebijakan tersebut lucu dan tidak menghargai privasi pelaku usaha. Unggahan Ferry menggambarkan frustrasi banyak pihak yang merasa bahwa kebijakan ini adalah langkah yang salah.
Penolakan terhadap kebijakan ini semakin menguat saat berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan berbagai reaksi dari kalangan pengusaha. Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya memberlakukan aturan untuk sektor swasta, tetapi juga untuk instansi pemerintah yang seharusnya transparan.
