www.portalkabar.id – Ratusan sopir truk tronton melakukan aksi pemblokadean di pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Jumat sore, 1 Agustus 2025. Protes ini dilakukan secara mendadak sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kemacetan yang parah dan situasi fasilitas yang buruk di area parkir Dermaga Bulusan.
Para sopir mengungkapkan kekhawatiran mereka dan mendesak agar segera diperbolehkan masuk kapal. Mereka juga menuntut perbaikan sarana dan prasaran yang ada di ruang tunggu Dermaga Bulusan, setelah mengalami kemacetan berhari-hari yang menguras sumber daya dan waktu mereka.
“Aksi ini muncul karena ada perbedaan perlakuan antara truk angkel dan truk tronton,” ungkap Suhartono, salah satu sopir tronton yang telah menginap selama tiga hari di area parkir. Dia menilai adanya diskriminasi yang tidak adil dalam kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pelabuhan.
Suhartono juga menjelaskan bahwa truk tronton diwajibkan untuk antre, sementara truk kecil atau angkel dapat langsung memasuki pelabuhan. Dengan semangat keadilan, ia meminta agar semua sopir mendapatkan perlakuan setara tanpa adanya pengecualian.
Kondisi fasilitas di Dermaga Bulusan juga menjadi sorotan bagi mereka yang terjebak di sana. “Fasilitasnya sangat memprihatinkan; air mati dan tidak ada kamar mandi,” katanya dengan nada frustrasi. Menurutnya, situasi ini memberikan kesan bahwa ASDP sengaja menyengsarakan sopir tronton.
Adung, seorang sopir lain yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa ia telah menunggu selama empat hari tanpa mendapatkan giliran untuk menyeberang. Ia merasakan tekanan finansial akibat denda dari perusahaannya, yang membuat kondisi semakin sulit.
“Ini sudah hari keempat saya menunggu di sini,” keluh Adung, menunjukkan betapa beratnya situasi yang mereka hadapi.
Dari pengamatan di lapangan, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang mencapai 19 kilometer. Kemacetan paling parah terjadi di sekitar Puskesmas Wongsorejo, dengan mayoritas truk tronton mendominasi jalur tersebut, menunggu giliran untuk masuk pelabuhan.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan ASDP dan KSOP untuk mengatasi masalah ini. Ia menjelaskan bahwa petugas sudah dikerahkan dengan maksimal untuk mengurai kemacetan yang terjadi.
“Kami berupaya agar kemacetan bisa diatasi agar tidak ada stagnasi di jalan raya,” ujar Kapolresta, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperbaiki situasi yang ada.
Menggali Masalah Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
Dalam beberapa tahun terakhir, Pelabuhan Ketapang telah menjadi salah satu titik utama dalam lalu lintas barang dan penumpang. Namun, kemacetan yang sering terjadi di area ini tidak bisa diabaikan lagi. Banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas manajemen pelabuhan dalam mengatasi kelemahan ini.
Antrean panjang yang kerap terjadi tidak hanya merugikan para sopir, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Ketika truck-truck terjebak dalam antrean yang panjang, pengiriman barang menjadi tertunda, yang pada akhirnya merugikan banyak pihak.
Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada kemacetan fisik, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur. Ruang tunggu di Dermaga Bulusan, yang seharusnya memberikan kenyamanan, justru menjadi beban tambahan bagi para sopir.
Dengan jumlah truk yang terus meningkat, pihak berwenang perlu mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dermaga dan fasilitas pendukung lainnya tentu menjadi langkah yang mendesak untuk membenahi situasi ini.
Diskriminasi yang dialami oleh sopir truk tronton juga menjadi sorotan utama. Perlakuan yang berbeda antara truk kecil dan besar menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam dan menambah beban psikologis di lapangan.
Tanggapan Warga dan Masyarakat Terhadap Aksi Ini
Aksi pemblokadean oleh para sopir truk tronton ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian besar warga mendukung tindakan tersebut karena mereka juga merasakan dampak dari kemacetan yang terjadi. Masyarakat menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menarik perhatian pihak berwenang.
Kendati demikian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tindakan seperti itu hanya akan memperburuk situasi. Masyarakat mengingatkan agar para sopir mencari cara lain yang lebih damai untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya.
Situasi ini menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya komunikasi yang baik antara pengelola pelabuhan, sopir, dan pengguna jalan lainnya. Dalam situasi seperti ini, dialog yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.
Secara keseluruhan, masalah di Pelabuhan Ketapang bukan hanya masalah truk tronton semata, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem transportasi dan logistik di Indonesia. Pembenahan yang lebih holistik diperlukan untuk menyelesaikan semua isu yang ada.
Dengan demikian, mungkin juga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai manajemen pelabuhan untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Pelajaran dari kejadian ini harus menjadi dasar untuk meningkatan kualitas pelayanan di pelabuhan.
Upaya yang Sudah Dilakukan dan Harapan ke Depan
Setelah terjadinya aksi protes ini, banyak yang berharap akan ada perbaikan signifikan dalam manajemen Pelabuhan Ketapang. Pihak berwenang diharapkan dapat belajar dari pengalaman pahit yang dialami oleh para sopir dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah masalah serupa di masa depan.
Dalam jangka pendek, perlu ada penanganan kemacetan yang lebih baik, terutama saat jam-jam sibuk. Pengaturan lalu lintas yang lebih efisien dan penerapan teknologi modern dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di jalur menuju pelabuhan.
Pihak berwenang juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana di Dermaga Bulusan. Pengembangan fasilitas seperti tempat istirahat yang layak dan area makan yang memadai sangat diperlukan untuk kenyamanan sopir.
Harapan terbesar adalah agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama membangun sistem transportasi yang lebih baik sangat dibutuhkan demi kemajuan dan kenyamanan semua pengguna.
Dengan adanya perubahan dan pemahaman yang lebih baik, bisa jadi Pelabuhan Ketapang akan menjadi contoh positif bagi pelabuhan lain di Indonesia. Situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
