www.portalkabar.id – Jember, Jawa Timur, kini tengah memasuki fase baru dalam perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif, bukan sekadar menjadi dokumen di atas kertas.
Sejumlah fraksi di DPRD Jember menyambut baik kesepakatan bersama dalam sidang paripurna yang membahas pengesahan RPJMD. Mereka berharap adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun dalam dokumen tersebut.
Naskah persetujuan ditandatangani pada malam hari oleh Bupati dan para pimpinan DPRD, menandakan langkah konkret untuk mewujudkan visi pembangunan. Harapan akan pelaksanaan yang mengikuti perencanaan menjadi tema utama di kalangan perwakilan rakyat.
“RPJMD adalah langkah pertama untuk mencapai visi pembangunan yang adil dan inklusif,” kata salah satu juru bicara fraksi, menekankan pentingnya pelaksanaan program dan kebijakan. Langkah ini diharapkan dapat benar-benar berpihak pada masyarakat.
Fraksi yang berbeda turut memberikan pendapat, memperkuat argumen akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang baik, setiap program akan lebih berhasil dan berdampak luas.
Visi dari RPJMD ini adalah menciptakan Jember yang lebih sejahtera dan maju, berlandaskan cinta terhadap rakyat. Melalui ini, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan langkah-langkah yang lebih terarah.
“Misi-misi dalam RPJMD harus fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup,” imbuh juru bicara fraksi lain. Dengan memberi perhatian pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara signifikan.
Pentingnya Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Jangka Panjang Nasional
Keberlanjutan pembangunan tidak hanya bergantung pada RPJMD, melainkan juga perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Konsistensi antara kedua rencana ini sangat penting agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan harmonis.
Fraksi-fraksi menekankan bahwa setiap program dalam RPJMD sebaiknya diselaraskan dengan agenda nasional, sehingga dampak positif dari pembangunan daerah dapat menyatu dengan kebijakan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan beriringan.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi sorotan, agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran dengan baik. Penggunaan sistem informasi yang tepat untuk pengadaan barang dan jasa akan mendukung keterbukaan tersebut.
Dengan fokus pada akuntabilitas, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih bertanggung jawab atas pengelolaan fiskal. Jika semua pihak terlibat secara aktif, maka hasilnya akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dalam hal keuangan publik.
Pengelolaan aset daerah yang optimal juga sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tanggung jawab sosial perusahaan harus diarahkan untuk mendukung program-program yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat, seperti penanganan kemiskinan.
Prioritas pada Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama dalam RPJMD. Proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Fraksi dari berbagai partai mendorong peningkatan proporsi anggaran untuk layanan publik, khususnya infrastruktur. Hal ini dianggap sejalan dengan harapan agar belanja infrastruktur mencapai 40 persen dari total belanja daerah.
Penataan ruang juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Merancang proyek-proyek yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi lahan pertanian adalah langkah penting untuk masa depan.
Setiap program dalam RPJMD diharapkan dilengkapi dengan indikator-indikator yang jelas. Ini akan memungkinkan evaluasi hasil yang transparan, sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan dan kemajuan secara nyata.
Mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat.
Fokus pada Sektor Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sektor kesehatan menjadi perhatian utama dalam RPJMD baru ini. Beberapa fraksi menyarankan agar rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya, agar fasilitas dan pelayanan menjadi lebih baik untuk masyarakat, khususnya yang berada di pinggiran kota.
Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menciptakan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan ini, layanan kesehatan tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah yang lebih terpencil.
Di samping itu, ada kebutuhan untuk meninjau kembali penataan ruang rumah sakit sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan. Peningkatan fasilitas dan memperhatikan aspek kenyamanan seperti ruang hijau sangat penting.
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi vital untuk mencapai tujuan pembangunan. Program-program yang bersifat karitatif seharusnya diubah menjadi upaya untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Melibatkan publik dalam proses pembangunan harus dijadikan prinsip dasar. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan solusi yang lebih tepat terhadap isu-isu strategis, seperti kemiskinan dan pendidikan, dapat ditemukan dan diaplikasikan secara nyata.
