www.portalkabar.id – Pada Rabu, 24 Desember 2025, ratusan kepala desa dan perangkat desa dari komunitas Pamong Majapahit melaksanakan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mereka menuntut agar Anggaran Dana Desa (ADD) dikembalikan ke jumlah semula dan mendesak peraturan bupati yang mengatur gaji tetap kepala desa serta perangkat desa.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menegaskan bahwa mereka tidak akan menjalankan program-program dari Pemkab Mojokerto, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Unjuk rasa ini dipenuhi dengan orasi yang menggugah semangat dan spanduk-spanduk bertuliskan ajakan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai pelayan masyarakat.
Koordinator Pamong Majapahit, Sunardi, menjelaskan bahwa pemangkasan ADD untuk tahun anggaran 2026 telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban membayar gaji tetap. Dengan pemangkasan ini, banyak desa yang mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran dengan benar, yang seharusnya mendukung operasional mereka sehari-hari.
“Dengan turunnya ADD, desa menjadi sangat kesulitan memenuhi gaji sesuai regulasi yang ada. Karena itulah kami turun ke jalan, menyuarakan hak-hak kami,” ungkap Sunardi dalam orasinya kepada massa yang berkumpul. Tindakan tersebut adalah hasil dari keresahan yang sudah lama terakumulasi di semua lapisan pemerintahan desa.
Setelah aksi demonstrasi, para perwakilan dari kades dan perangkat desa melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko. Namun, pertemuan tersebut cukup sulit dan tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Perwakilan kemudian kembali bergabung dengan massa demonstran untuk melanjutkan aksi di depan kantor Pemkab.
Menurut informasi yang beredar, Dana Transfer Pusat ke Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2026 mengalami pemotongan yang cukup besar, berkisar antara Rp316 miliar hingga Rp341 miliar. Pemotongan ini telah berpengaruh secara langsung terhadap struktur APBD Mojokerto, yang berujung pada penurunan Anggaran Dana Desa yang sangat diperlukan.
Penurunan ADD ini dianggap sangat menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, terutama dalam masalah pembayaran gaji tetap bagi kepala desa dan perangkatnya. Situasi ini menjadi pemicu keresahan di kalangan aparat desa, yang akhirnya memunculkan aksi kolektif Pamong Majapahit sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
Aksi Kolektif Pamong Majapahit dalam Memperjuangkan Hak
Munculnya aksi kolektif ini adalah gambaran nyata dari desakan yang kian membesar untuk memperjuangkan hak-hak yang dirasa terabaikan. Ketika anggaran dipangkas, kepala desa dan perangkatnya merasa menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka. Kondisi tersebut tentu berdampak langsung pada pelayanan publik di desa.
Aksi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga langkah strategis untuk membangun solidaritas di tingkat desa. Pamong Majapahit mengajak setiap desa untuk bersatu, menunjukkan bahwa hak mereka untuk mendapatkan anggaran yang memadai tidak bisa dinegosiasikan. Kesolidan ini penting untuk memastikan suara mereka didengar oleh pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, kepala desa dan perangkatnya menjadi ujung tombak dari pelayanan masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk bersuara keras demi kepentingan bersama. Mereka ingin pemerintah pusat dan daerah mendengar aspirasinya, khususnya dalam hal ketersediaan anggaran untuk mendukung program desa yang berkelanjutan.
Penting untuk dicatat bahwa penanganan masalah anggaran desa adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak bisa dibiarkan satu pihak saja yang menanggung beban akibat kebijakan pemotongan anggaran yang mungkin dianggap perlu, tetapi dengan cara yang kurang bijak.
Demonstrasi ini juga menjadi momen refleksi bagi semua pihak untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Karena, pada akhirnya, pembangunan desa adalah kunci untuk kemajuan wilayah secara keseluruhan.
Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Pemerintah Desa
Pemangkasan anggaran juga membuka sisi lain dari tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Banyak program yang sebelumnya direncanakan menjadi terhambat atau bahkan terpaksa dibatalkan, yang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menambah beban kerja kepala desa dan perangkat dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.
Masyarakat desa, sebagai penerima langsung dari segala bentuk pelayanan, juga merasakan dampak dari pemotongan anggaran ini. Dengan berkurangnya dana, akan ada dampak signifikan terhadap infrastruktur dan program-program lain yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah isu yang perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak terkait.
Penurunan ADD menjadi pengingat bagi semua bahwa investasi dalam pembangunan desa tidak hanya sekadar alokasi dana, tetapi juga komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semua elemen dari pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang tepat dan sesuai kebutuhan desa menjadi prioritas utama.
Selanjutnya, penting untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan perangkat desa. Dengan dialog yang terbuka, semua masalah yang muncul bisa dipahami dengan lebih baik dan dicarikan solusinya secara bersama. Kesepakatan yang saling menguntungkan harus menjadi fokus dalam penyelesaian masalah ini.
Pada akhirnya, harapan masyarakat desa untuk mendapatkan anggaran yang layak bukanlah proses yang mudah. Namun, dengan keberanian untuk bersuara dan bersolidaritas, mereka telah menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan hak harus tetap dilakukan tanpa henti.
Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak dalam Pengembangan Desa
Keterlibatan semua pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat setempat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap elemen masyarakat harus merasa diikutsertakan dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini penting agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dengan baik.
Pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa juga menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan mereka siap menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen anggaran, diharapkan setiap desa mampu memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan upaya untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Pembinaan dari pemerintah pun sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Tanpa adanya peningkatan kapasitas, pemerintah desa akan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan perannya, terutama di era modern yang semakin kompleks.
Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, akan menumbuhkan kepercayaan warga terhadap perangkat desa dan pemerintah. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan budaya partisipasi yang tinggi di kalangan masyarakat.
Pada akhirnya, semua upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat desa harus menjadi prioritas bersama. Keselarasan antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan perhatian yang selayaknya, sehingga mereka dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.