www.portalkabar.id – Pemkab Banyuwangi telah mengambil langkah strategis dengan mendatangi langsung para nelayan untuk memfasilitasi pengurusan e-Pas Kecil. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan setiap pemilik kapal, khususnya yang memiliki kapal dengan kapasitas 1 hingga 6 gross ton, dalam mendapatkan surat resmi yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas di laut.
Implementasi program ini bukan hanya merupakan sebuah inovasi administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan serta legalitas nelayan dalam menjalankan usaha mereka. Dengan adanya e-Pas Kecil, setiap aktivitas pelayaran bisa lebih terjamin keabsahannya dan memberikan rasa aman bagi para nelayan.
Tim Pemkab bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan setempat, secara rutin mendatangi kampung-kampung nelayan. Salah satu lokasi yang dijadikan prioritas adalah kawasan Pantai Blimbingsari di Desa Blimbingsari, yang dikenal sebagai pusat kegiatan perikanan. Di sana, sebanyak 50 nelayan dari dua kelompok usaha menerima pelayanan langsung untuk pengurusan dokumen kapal mereka.
Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, secara langsung hadir untuk memantau proses tersebut dan memastikan semua berjalan lancar. Ia menjelaskan bahwa pemkab akan terus melanjutkan program pelayanan e-Pas Kecil ini demi memudahkan akses para nelayan dan mendukung aktivitas mereka.
Manfaat dan Pentingnya e-Pas Kecil bagi Nelayan di Banyuwangi
E-Pas Kecil berfungsi sebagai tanda daftar kapal yang menjamin legalitas aktivitas pelayaran. Sama seperti STNK pada kendaraan, dokumen ini memiliki masa berlaku selama lima tahun dan menjadi syarat penting dalam menjalani kegiatan di laut.
Kepemilikan e-Pas Kecil tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendataan dan verifikasi kapal yang ada di Banyuwangi. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui jumlah dan kondisi kapal yang beroperasi di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah juga mendorong nelayan yang belum memiliki dokumen tersebut untuk segera mengurusnya di Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan setempat. Hal ini sangat penting agar mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan dukungan, seperti BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan utama bagi para nelayan.
“Kami mengajak semua nelayan untuk memanfaatkan kesempatan ini,” ungkap Mujiono saat memberikan imbauan. Ia berharap dengan meningkatnya jumlah nelayan yang memiliki e-Pas Kecil, akan semakin banyak pula yang memperoleh perlindungan dan kemudahan dalam berkegiatan.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui e-Pas Kecil
Dalam upaya mempermudah proses pengurusan, e-Pas Kecil ditawarkan menggunakan sistem berbasis elektronik. Sebelumnya, nelayan hanya memiliki dokumen berupa selembar kertas yang dapat kalah kuat dari segi keabsahan hukum dan praktisnya.
Dengan adanya kartu e-Pas, para nelayan kini dapat melakukan pengurusan dengan lebih praktis. Mereka hanya perlu melengkapi dokumen identitas dan bukti kepemilikan kapal untuk mendapatkan surat tugas pengecekan fisik kapal.
Setelah proses verifikasi dokumen, petugas akan datang untuk melakukan pengecekan fisik dan pengukuran kapal yang bersangkutan. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, proses penerbitan e-Pas Kecil dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat.
Keberadaan sistem baru ini diharapkan membawa dampak positif bagi para nelayan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif. Melalui pengurusan yang lebih simpel dan efisien, para nelayan akan lebih fokus pada aktivitas tangkap ikan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Peran Pemkab dalam Mendukung Kegiatan Perikanan di Banyuwangi
Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya para nelayan. Dalam kesempatan ini, selain pengurusan e-Pas Kecil, pemerintah juga memberikan bantuan lain berupa life jacket untuk keselamatan pelayaran.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menyebutkan bahwa saat ini sudah sekitar 600-700 nelayan yang telah mendapatkan e-Pas Kecil. “Program ini akan terus dilanjutkan dengan mendatangi kampung-kampung nelayan,” ujar Komang.
Inisiatif ini diharapkan meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya legalitas dan keamanan pelayaran. Penyaluran bantuan yang berkesinambungan juga menjadi modal awal untuk membangun hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
Pendidikan mengenai peraturan dan syarat yang diperlukan untuk melaut pun menjadi fokus agar para nelayan lebih paham dan sadar akan pentingnya mengikuti prosedur yang ada. Hal ini juga mengurangi risiko insiden di perairan yang sering dihadapi oleh nelayan di Banyuwangi.
Dengan segala langkah dan upaya ini, diharapkan ekosistem perikanan di Banyuwangi dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang bergantung pada sektor ini.
