www.portalkabar.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sedang menghadapi tantangan serius terkait dugaan pungutan liar yang melibatkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan langkah tegas, mereka telah melakukan penyelidikan mendalam dan bersikap proaktif dalam menanggapi kasus yang merugikan banyak pihak ini, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam sistem kepegawaian.
Dalam proses ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) melakukan pengawasan ketat dan menganalisis bukti-bukti terkait. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua pegawai dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tim yang ditunjuk untuk menyelidiki kasus ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Bojonegoro, Andik Sudjarwo. Pada fase ini, dua orang terduga pelaku telah diperiksa secara menyeluruh, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menecahkan masalah ini.
Langkah-langkah yang Diambil oleh Pemerintah Bojonegoro dalam Menangani Pungli
Saat ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim investigasi telah mencapai tahapan akhir. Berdasarkan laporan, BKPP Bojonegoro telah merekomendasikan sanksi berat bagi pegawai yang terbukti melanggar peraturan. Ini adalah sinyal tegas bahwa praktik pungli akan ditindak dengan serius.
Proses pemeriksaan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk memperbaiki etika kerja dalam lingkungan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPP, Daniar Surya Adi Permana, proses ini telah menyimpulkan bahwa kedua oknum pegawai terlibat dalam pelanggaran berat. Rekomendasi mengenai sanksi disiplin telah disampaikan dan selanjutnya akan diputuskan oleh bupati.
Modus Operandi Pungutan Liar yang Ditemukan dalam Kasus Ini
Kedua terduga, SW dari Dinas Pendidikan dan W dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, menggunakan metode yang serupa dalam melakukan praktik pungli. Mereka berjanji akan mengangkat pegawai honorer dan magang menjadi PNS dengan imbalan tertentu, yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar etika.
SW mengakui bahwa ia menjanjikan pengangkatan kepada lebih dari 20 guru honorer selama periode 2019 hingga 2023 demi keuntungan finansial. Ini menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung cukup lama, memperlihatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, W dari RSUD Sosodoro juga diduga melakukan tindakan serupa, meskipun dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi pungli dapat muncul di berbagai institusi pemerintah jika tidak ada tindakan pencegahan yang efektif.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sektor Publik
Kasus seperti ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Dengan melakukan investigasi yang jelek pada melibatkan penegakan hukum, pemerintah Bojonegoro sedang membangun budaya akuntabilitas yang lebih baik.
Transparansi dalam proses perekrutan dan pengangkatan pegawai sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat melaporkan setiap indikasi pungli yang mereka temui.
Pemerintah daerah wajib memberikan edukasi kepada pegawai tentang etika dan kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai. Dengan demikian, diharapkan akan muncul sikap saling menghormati dan menjaga integritas di lingkungan pekerja pemerintahan.
