www.portalkabar.id – Pansus Raperda Hunian Layak dari DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis (3/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh referensi mengenai penerapan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Surabaya.
Rombongan pansus ini mengunjungi Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) yang terletak di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal. Kawasan hunian seluas 4,2 hektare ini menjadi contoh nyata dalam penyediaan rumah murah berbasis konsep rumah hijau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menyatakan bahwa Perumahan BSA yang terdiri dari 386 unit rumah merupakan model yang patut dipelajari lebih lanjut. Dari sini, diharapkan bisa muncul tahap-tahap berikutnya dengan konsep yang sama yang dapat diterapkan di Surabaya.
Rumah yang ditawarkan di kawasan BSA memiliki tipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi. Target utama dari pembangunan rumah ini adalah warga berpenghasilan rendah, termasuk profesi guru yang mendapatkan prioritas untuk memiliki hunian.
Keberpihakan pemerintah Kendal terhadap guru sangat diapresiasi oleh rombongan pansus. Cak YeBe, nama akrab Yona, menilai langkah ini bisa menjadi model yang bisa diadopsi untuk daerahnya sendiri, Surabaya.
Pansus juga menekankan pentingnya grand design dalam penyediaan rumah murah untuk MBR, lengkap dengan target capaian yang jelas. Ini diperlukan untuk memudahkan proses penanganan backlog perumahan yang ada di Surabaya.
Kunjungan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga diskusi mendalam antara pansus dan jajaran Pemkab Kendal. Eksplorasi ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang berbagai model perumahan MBR yang sudah diterapkan di Kendal.
Kawasan BSA juga menyediakan dua blok rumah susun sederhana milik dan sembilan unit ruko, di samping rumah tapak. Semua fasilitas ini berdiri di atas lahan milik Bank Tanah Negara di bawah pengelolaan ATR-BPN dan dirancang dengan konsep ramah lingkungan.
Salah satu penghuni, Tusyani, berbagi pengalamannya sebagai tukang bangunan yang mendapat manfaat dari program rumah MBR. Dia menjelaskan tentang skema pembayaran yang terjangkau, dengan total Down Payment sebesar Rp5 juta dan angsuran bulanan yang cukup ringan.
Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin, menambahkan bahwa ketersediaan lahan di Surabaya perlu diperhatikan, baik di wilayah barat maupun timur. Dia menjelaskan bahwa pola pembangunan harus diadaptasi sesuai dengan karakteristik lahan yang ada.
Kendal memiliki target ambisius untuk menyediakan 3.400 unit rumah bagi 34.000 MBR. Skema yang berhasil diterapkan di BSA diharapkan dapat dijadikan model bagi strategi pembangunan perumahan di Surabaya.
Kemajuan Program Penyediaan Hunian Terjangkau di Kendal
Dengan adanya program penyediaan rumah murah di Kendal, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan backlog perumahan. Keberhasilan ini menjadi acuan bagi daerah lain untuk menciptakan perumahan yang layak untuk MBR.
Rancangan perumahan di Kendal menunjukkan bahwa hunian berbasis lingkungan bukan hanya aspirasi, tetapi juga dapat diwujudkan dengan perencanaan yang matang. Proyek ini menggambarkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Setiap unit dari Perumahan BSA dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi penghuninya. Hal ini terlihat dari pengaturan tata ruang yang menyediakan akses dan fasilitas yang memadai untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, kawasan hunian ini dilengkapi dengan area publik yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial. Konsep ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga di dalam komunitas hunian tersebut.
Keberhasilan Kendal dalam menyusun skema ini dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota lain, termasuk Surabaya. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam penyediaan hunian yang berkualitas.
Pentingnya Rencana Strategis dalam Pengembangan Perumahan
Pansus DPRD Surabaya mencatat bahwa pengembangan perumahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan rencana strategis yang mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk lokasi, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.
Dengan melihat pengalaman Kendal, Surabaya seharusnya memiliki target yang jelas dalam pembangunan perumahan bagi MBR. Setiap tahun, perlu ada evaluasi untuk memastikan bahwa rencana tersebut bisa tercapai sesuai harapan.
Pembangunan vertikal di daerah yang memiliki lahan terbatas menjadi salah satu solusi yang perlu digali. Hal ini akan membantu menampung lebih banyak penghuni dengan efisiensi penggunaan lahan yang lebih baik.
Sudah saatnya untuk menggali berbagai alternatif dalam penyediaan hunian yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Ini penting agar tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kualitas hunian tetap terjaga.
Dalam penyusunan Raperda Hunian Layak, input langsung dari pengalaman daerah lain, seperti Kendal, sangat diperlukan. Ini akan memperkaya kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat di kota besar seperti Surabaya.
Kesimpulan dari Kunjungan Kerja Pansus ke Kendal
Hasil kunjungan kerja Pansus Raperda Hunian Layak ke Kendal membawa banyak pelajaran berharga. Ini bukan hanya sekedar eksplorasi lokasi, tetapi juga upaya untuk memahami mekanisme yang membuat program hunian untuk MBR berjalan efektif.
Dengan model yang berhasil di Kendal, DPRD Surabaya mendapatkan referensi yang jelas untuk disesuaikan dengan kondisi lokal. Semoga, kunjungan ini dapat menginspirasi peningkatan kualitas pembangunan perumahan di Surabaya.
Penguatan kebijakan dalam menyediakan hunian terjangkau adalah langkah penting menuju kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan dalam mengatasi masalah perumahan akan memiliki dampak yang luas bagi perkembangan sosial ekonomi di Surabaya.
Kemajuan yang dicapai di Kendal menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik dan rencana yang jelas, perumahan layak bagi MBR bisa menjadi kenyataan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara pragmatis dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan masalah perumahan bagi MBR dapat teratasi dengan lebih efektif di masa depan.
