www.portalkabar.id – Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, baru-baru ini mengungkapkan alasan mendasar di balik pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas kelangkaan dan keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bondowoso. Rapat yang berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Tim Perekonomian Pemkab dan perwakilan dari Pertamina.
Tohari menjelaskan pentingnya inisiatif RDP tersebut dengan menyoroti belum adanya tindakan nyata dari pihak eksekutif untuk menangani masalah kelangkaan ini. Rapat ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan mencari solusi efektif.
Dalam forum tersebut, beberapa solusi dan langkah konkret disepakati. Salah satu hasil penting dari RDP ini adalah perluasan jalur distribusi BBM ke Bondowoso, tidak hanya dari Banyuwangi saja, tetapi juga dari Surabaya, Malang, dan Tuban.
Pemulihan stok BBM di SPBU-SPBU di Bondowoso diharapkan akan lebih cepat dengan skema distribusi ini. Tohari optimis bahwa situasi ini akan membaik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pentingnya Kolaborasi Antara Semua Pihak dalam Mengatasi Masalah BBM
Rapat dengar pendapat ini menjadi momen penting untuk meningkatkan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengatasi masalah distribusi BBM. Tohari mengingatkan, selama ini terdapat kekosongan dalam komunikasi yang berdampak pada keterlambatan distribusi.
Dia menyebutkan bahwa kolaborasi ini adalah langkah yang tepat untuk menemukan solusi bersama. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan semua kepentingan dapat terwakili dan langkah-langkah yang diambil bisa lebih komprehensif.
Tohari juga mengapresiasi kehadiran perwakilan dari Pertamina dan pengusaha migas dalam forum tersebut. Kehadiran mereka dianggap sebagai sinyal positif bahwa semua pihak menyadari pentingnya mengatasi masalah ini segera mungkin.
Pengiriman BBM: Inovasi dan Kebijakan Baru dalam Distribusi
Salah satu inovasi yang dihasilkan dari RDP ini adalah skema pengiriman BBM yang lebih luas. Selain dari Banyuwangi, pengiriman juga akan dilakukan dari Surabaya, Malang, dan Tuban. Tohari menyatakan, skema baru ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ketersediaan BBM di daerah tersebut.
Dengan adanya variasi jalur distribusi, diharapkan antrian di SPBU dapat berkurang. Tohari menjelaskan bahwa meski antrian masih ada, kemacetan untuk mendapatkan BBM sudah tidak terjadi, berkaca pada pengiriman yang dimulai dari Surabaya dan Malang.
Kondisi ini diharapkan akan meningkat seiring waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan BBM yang lebih stabil. Tohari menekankan pentingnya implementasi kebijakan ini untuk menjamin kelancaran distribusi di masa mendatang.
Tanggung Jawab Masyarakat dalam Menyikapi Kelangkaan BBM
Tohari menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan BBM, yang dapat memperburuk kelangkaan. Ia menegaskan bahwa pengisian BBM bagi mereka yang membawa jeriken tanpa izin resmi akan ditolak untuk mencegah penyalahgunaan.
Namun, ada pengecualian bagi pelaku ekonomi produktif seperti petani dan pelaku UMKM yang memerlukan BBM untuk keperluan operasional. Tohari menyarankan agar mereka mengajukan rekomendasi resmi kepada dinas terkait agar kebutuhan BBM mereka dapat dipenuhi tanpa kendala.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa distribusi BBM berlangsung dengan lebih adil dan tepat sasaran. Semangat untuk menghindari penimbunan dan penyalahgunaan harus tinggi agar masyarakat tidak terkena imbas dari masalah yang seharusnya bisa diatasi secara bersama-sama.
