www.portalkabar.id – Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian penting dalam mencapai kemajuan suatu daerah. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menunjukkan komitmennya dengan mengadakan Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tanggal 7 hingga 8 Agustus 2025 di Hotel Grand Surya. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan sistem pengendalian yang efektif dan efisien.
Dalam workshop ini, Pemerintah Kota Kediri berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan melibatkan berbagai elemen, diharapkan hasil kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di kalangan aparatur sipil negara.
Pentingnya penilaian maturitas SPIP terintegrasi menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut. Dengan melibatkan para asesor dari perangkat daerah dan pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat memahami bagaimana menilai kinerja dengan lebih cermat dan objektif.
Menggali Esensi dari SPIP dalam Tata Kelola Pemerintahan
SPIP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang terencana. Sistem ini memberi pengaruh besar pada keandalan laporan keuangan dan keamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Pada penilaian maturitas ini, terdapat tiga komponen yang dinilai. Pertama adalah penetapan tujuan dan proses untuk mencapai hasil yang optimal, yang mana berperan penting dalam memberi gambaran kinerja pemerintah daerah.
Komponen kedua menyangkut manajemen risiko, yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam setiap program yang dilaksanakan. Sementara itu, komponen ketiga melibatkan efektivitas pengendalian korupsi yang menjadi perhatian utama dalam peningkatan integritas pemerintahan.
Pencapaian Kota Kediri dalam SPIP
Berdasarkan evaluasi terbaru oleh BPKP, Kota Kediri berhasil mencapai level 3 pada SPIP-nya, dengan nilai maturitas sebanyak 3,207. Meskipun ini merupakan pencapaian yang signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan agar sistem yang ada bisa melaksanakan fungsinya dengan lebih optimal.
Manajemen risiko indeks yang tercatat adalah 3,094, menunjukkan bahwa pengelolaan risiko mulai mendapatkan perhatian yang serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam pelaksanaan yang diharapkan bisa lebih baik di tahun-tahun mendatang.
Dengan adanya nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi sebesar 2,766, timbul harapan bahwa upaya pencegahan korupsi bisa semakin ditingkatkan, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Ini adalah langkah-langkah awal yang penting untuk penataan lebih lanjut.
Peran Narasumber dalam Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Daerah
Partisipasi narasumber dari BPKP menjadi kunci utama dalam memberikan wawasan baru bagi aparatur Pemkot Kediri. Dengan berbagi pengetahuan tentang sistem manajemen dan pengendalian, diharapkan para peserta bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang bersedia hadir dan berbagi ilmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang sehat.
Narasumber dari BPKP mencakup berbagai pakar di bidang akuntabilitas dan pengawasan yang telah berpengalaman. Mereka tidak hanya memberikan materi, tetapi juga interaksi langsung dengan peserta, sehingga bisa lebih mendalami setiap aspek yang relevan.
Strategi Pemkot Kediri dalam Meningkatkan Kualitas Program
Setiap program di Pemkot Kediri diharapkan memiliki manajemen risiko yang jelas dan terukur. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat dikelola dengan baik, sehingga program-program tetap berjalan sesuai rencana.
Selama pelaksanaan workshop, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini penting sebagai upaya untuk melihat seberapa efektif program tersebut berjalan dan di mana saja perbaikan perlu dilakukan.
Wali Kota menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana kerja, penting untuk mempertimbangkan faktor risiko sebagai bagian dari strategi mitigasi. Oleh karena itu, setiap OPD diharapkan aktif dalam menggali potensi masalah yang mungkin muncul.
Dengan pelaksanaan workshop ini, diharapkan pemahaman yang diperoleh bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan. Semangat untuk berinovasi akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan cita-cita Kota Kediri yang aman dan sejahtera. Melalui kerja keras dan kerjasama, visi tersebut bukan hanya impian belaka, tetapi sebuah kenyataan yang bisa dicapai.
Akhirnya, seluruh peserta diharapkan bisa mengambil manfaat maksimal dari kegiatan ini. Dengan mengikuti langkah-langkah konkret dalam pengelolaan pemerintahan, Pemkot Kediri bisa semakin maju menuju tatanan yang lebih baik dan lebih berintegritas.
