www.portalkabar.id – Polemik terkait pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo mengenai APBD 2024 masih mencuat di kalangan politikus daerah tersebut. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyatakan komitmennya untuk tetap bersikap independen dan kritis, meskipun mereka tidak berada dalam jajaran pengusung Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan politik.
Dalam konteks politik yang berkembang, Nasih menegaskan bahwa meskipun LKPJ APBD 2024 sudah final, sikap kritis tetap harus mengedepankan kepentingan publik. Ia merasa penting untuk memperlihatkan posisi politik yang independen, terutama dalam situasi di mana PKB tidak berada di barisan pendukung pemerintahan saat ini. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk mendorong perbaikan bagi masyarakat Sidoarjo ke depan.
Nasih menjelaskan bahwa meskipun bersikap independen, PKB tetap akan berkolaborasi dengan berbagai partai lainnya, baik yang tergabung dalam koalisi maupun tidak. Kolaborasi yang dimaksud adalah dalam rangka merumuskan kebijakan pro-masyarakat, tanpa mengorbankan posisi independensi mereka. Ini adalah langkah strategis untuk membangun sinergi dalam kepentingan pembangunan daerah.
Kedudukan PKB dalam Konstelasi Politik Sidoarjo Saat Ini
H. Abdillah Nasih mengungkapkan bahwa PKB memahami dinamika yang terjadi di DPRD Kabupaten Sidoarjo, termasuk kehadiran Koalisi Sidoarjo Maju (KSM) yang melibatkan tujuh fraksi. Ia mengapresiasi adanya koalisi tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari proses politik yang wajar dan perlu dihargai. Melalui komunikasi yang intens dengan pimpinan partai lain, Nasih merasa bahwa PKB tetap memiliki ruang di dalam peta politik yang ada.
Kendati bersikap kritis, PKB ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bersikap antagonis terhadap pemerintahan yang berlangsung. Dalam pandangan Nasih, sikap destruktif tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat. Justru, pihaknya berupaya untuk memberikan kritik yang membangun agar kebijakan yang diambil dapat lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Nasih juga menyampaikan bahwa sikap kritis PKB sudah terlihat dalam berbagai pembahasan yang dilakukan di DPRD, termasuk di dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan pentingnya menyampaikan pandangan yang beradab agar semua penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan dapat dievaluasi secara baik.
Peran Fraksi PKB dalam Penyampaian Kritik
Fraksi PKB di DPRD Sidoarjo dinilai telah aktif memberikan kritik yang substansial terhadap pemerintah dalam berbagai kesempatan. H. Dhamroni Chudlori, Ketua Fraksi PKB, menekankan pentingnya kritik konstruktif terhadap pengelolaan anggaran dan implementasi program-program pemerintah. Menurutnya, banyak posisi penting yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif.
Pada pembahasan semacam RPJMD 2025-2029, Fraksi PKB mengusulkan agar anggaran untuk program tertentu, seperti bedah warung, dinaikkan secara signifikan. Dhamroni menilai anggaran awal yang hanya Rp 5 juta tersebut perlu ditinjau ulang dan dinaikkan menjadi Rp 10 juta agar program itu benar-benar berdampak kepada masyarakat. Usulan ini muncul berdasarkan observasi dan feedback dari lapangan mengenai kebutuhan para pelaku usaha kecil.
Lebih lanjut, Dhamroni mengungkapkan bahwa program-program beasiswa dan layanan publik juga menjadi prioritas bagi Fraksi PKB. Penekanan pada sektor pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dalam pandangannya, sektor-sektor ini adalah kunci untuk perkembangan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh.
Langkah Berikutnya untuk Meningkatkan Kesinambungan Kebijakan
Pemimpin Fraksi PKB, H. Dhamroni, menegaskan perlunya pengawalan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program strategis. Pihaknya akan terus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program. Semua ini diharapkan dapat menjamin bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi harapan masyarakat.
Dalam kacamata Dhamroni, kritik yang konstruktif tidak seharusnya dilihat sebagai serangan, tetapi harus dipahami sebagai kontribusi positif untuk perbaikan. Untuk itu, mekanisme dialog antara legislatif dan eksekutif perlu dibangun dengan baik. Hal ini akan memungkinkan adanya tukar menukar informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, komitmen Fraksi PKB untuk terus bersikap kritis dan independen diharapkan dapat menjadi contoh bagi fraksi-fraksi lain di DPRD. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan dinamika politik yang ada bisa lebih harmonis, sehingga pembangunan Sidoarjo dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala yang berarti.
