www.portalkabar.id – Persetujuan Fraksi Partai Gerindra atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 di Kabupaten Jombang baru-baru ini menarik perhatian banyak pihak. Keputusan tersebut diambil dalam konteks tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, menunjukkan pentingnya dukungan dalam pengelolaan fiskal yang lebih efektif.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Achmad Fachruddin, menekankan bahwa dukungan tersebut tidak lepas dari sorotan terhadap kebijakan yang perlu diarahkan lebih tepat sasaran. Daya beli masyarakat yang menurun dan keadaan cuaca yang tidak menentu menjadi latar belakang utama yang mengharuskan evaluasi mendalam terhadap rencana pendapatan daerah.
Salah satu hal yang ditekankan oleh Fachruddin adalah perlunya evaluasi terhadap rencana penarikan retribusi, khususnya dari sektor parkir dan pasar tradisional. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban bagi para pedagang kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal di tengah situasi sulit.
Fraksi Gerindra menganggap bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak seharusnya hanya mengandalkan sektor-sektor kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) saja. Oleh karena itu, mereka mendorong agar fokus intensifikasi PAD merambah ke sektor usaha menengah yang saat ini belum maksimal dikenakan retribusi.
Pentingnya Pemanfaatan BUMD dan BLUD di Jombang
Selain menekankan pada retribusi, Fraksi Gerindra juga mengajak untuk memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Fachruddin, pemkab memiliki posisi strategis sebagai pemilik modal yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian daerah.
Fachruddin menegaskan bahwa BUMD dan BLUD perlu beroperasi dengan lebih produktif dan transparan. Dengan cara ini, harapannya adalah agar semua kegiatan yang dilakukan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jombang.
Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang harus ditujukan untuk kepentingan publik. Dengan mengarahkan CSR ke program-program yang berdampak langsung, seperti perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, dampak positif terhadap masyarakat diharapkan dapat lebih terasa.
Fachruddin menjelaskan bahwa dukungan sektor swasta melalui CSR sangat mungkin menjadi penopang dalam pembangunan daerah. Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih terbuka dan terencana agar manfaatnya bisa lebih merata.
Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Fraksi Gerindra menggarisbawahi pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan PAD. Dengan demikian, ketergantungan Kabupaten Jombang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang secara bertahap, memberi kemandirian fiskal yang lebih baik.
Menurut Fachruddin, hal ini dapat dilakukan melalui strategi diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, PAD tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional yang rentan, tetapi juga melibatkan aset yang lebih luas.
Mereka juga mengusulkan agar Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dimaksimalkan dalam memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BLKK diharapkan dapat memberi pelatihan yang lebih terjangkau dan relevan bagi generasi muda, khususnya di daerah yang masih terbelakang.
Fachruddin berharap agar BLKK Jombang dapat menjalin kemitraan dengan dunia industri untuk meningkatkan peluang kerja bagi peserta pelatihan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengelolaan pelatihan bisa lebih efektif dan produktif.
Langkah-langkah Menuju Kemandirian Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat
Semua langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Fraksi Gerindra dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Upaya ini bertujuan untuk membangun pemerataan manfaat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Jombang.
Dengan strategi yang terencana dan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan semua kebijakan ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Fraksi Gerindra percaya bahwa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang berkelanjutan bisa tercapai.
Fachruddin mengingatkan bahwa peran aktif masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Dengan cara ini, akan tercipta kepercayaan antara pemerintah dan warga dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Keberlanjutan ekonomi daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Inisiatif yang diambil Fraksi Gerindra diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di Jombang.
