www.portalkabar.id – Pemerintah Kabupaten Jombang sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Car Free Day (CFD) yang rutin dilaksanakan setiap minggu di Jl KH Wahid Hasyim. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak mengganggu akses publik, terutama jalur evakuasi untuk layanan kesehatan.
Dalam dua minggu terakhir, tim Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang menemukan sejumlah masalah di lapangan yang perlu segera ditangani. Penanganan ini penting untuk menjaga kenyamanan para pengunjung serta kelancaran lalu lintas di area CFD, dengan mengutamakan keselamatan semua pihak.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah keberadaan pedagang yang masih berjualan di area yang seharusnya steril dari aktivitas jual beli. Di simpang selatan Perhutani, misalnya, beberapa pedagang masih tampak beroperasi, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan area tersebut.
“Minggu lalu, sebagian besar pedagang sudah patuh terhadap peraturan yang ada. Namun, kami mendapati ada beberapa pedagang yang tetap melanggar di simpang selatan, padahal area ini seharusnya bersih,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Jombang, Budi Winarno. Penegasan ini mengarah pada perhatian lebih terhadap pengawasan di lokasi-lokasi rawan.
Pentingnya Pengawasan Ketat Pada Area Car Free Day
Budi menekankan bahwa penempatan personel pengawas di berbagai titik rawan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalur tetap steril, khususnya di sisi selatan yang sering dipadati pengunjung CFD dari arah Pos Kota dan Stasiun. Kemacetan sering kali terjadi tanpa adanya pengawasan yang memadai.
“Dari utara ke selatan, jalur relatif aman, namun dari arah selatan menuju RSUD, petugas sudah kami siapkan untuk menjaga jalur tetap aman. Ini penting agar kendaraan darurat, seperti ambulans, tetap bisa melintas dengan lancar,” jelasnya.
Upaya untuk menjaga ketertiban ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dishub, tetapi juga mengundang partisipasi dari masyarakat dan pedagang. Budi berharap masyarakat dapat memberikan jalan bagi kendaraan ambulans serta menunjukkan rasa kepedulian dengan membunyikan sirine untuk menarik perhatian saat melintas.
“Kerja sama dari semua pihak sangatlah dibutuhkan. Kami berharap pedagang dan pengunjung CFD dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama ketika ada kendaraan darurat,” ungkapnya.
Strategi Baru Untuk Mengatasi Masalah CFD
Seiring dengan pengawasan yang ketat, Dishub Jombang juga berencana menerapkan pendekatan persuasif bagi pedagang dan pengunjung CFD. Harapan ini tercermin dalam keinginan untuk memindahkan aktivitas CFD dari area yang dianggap rawan kemacetan ke lokasi yang lebih strategis. Dengan demikian, perempatan yang sibuk tidak akan menjadi titik kumpul aktivitas.
“Target kami adalah agar kawasan CFD bergeser ke utara, dari Ringin Contong hingga sekitar Bank BCA,” jelas Budi lebih lanjut. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung.
Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan bagi pengambilan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal dan lokasi pelaksanaan CFD di Jombang. Ini penting agar kegiatan CFD tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika diperlukan, kami tidak ragu untuk mengkaji ulang Peraturan Bupati Jombang yang mengatur pelaksanaan CFD,” tambahnya. Bila perlu, pelaksanaan CFD juga bisa dirubah frekuensinya, baik menjadi dua minggu sekali maupun sebulan sekali, asalkan fasilitas publik tetap terjaga.
Keseimbangan antara Kepentingan Publik dan Ekonomi Masyarakat
Budi menyadari bahwa pengaturan ulang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kaji ulang yang mendalam diperlukan agar semua pihak dapat menerima keputusan yang diambil. Ini penting untuk menghindari dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi CFD.
“Kami perlu meneliti secara teliti untuk mencari jalan tengah. Peraturan yang ada sebelumnya tidak mengatur dengan detail, sehingga perubahan perlu dibahas dengan matang,” tegasnya.
Dalam setiap kebijakan yang diambil, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Budi menegaskan bahwa CFD seharusnya bisa berjalan sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas ekonomis tanpa mengganggu layanan kesehatan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Bupati Jombang, H. Warsubi, juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan CFD. Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan kepada keseimbangan antara kepentingan publik dan kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat.
“Kami harus memastikan bahwa fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit dan puskesmas, tidak terganggu. Aktivitas ekonomi juga harus tetap berjalan dengan baik, dan kami akan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak,” ungkap Warsubi dengan tegas.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu memberikan jalan keluar yang lebih baik dan efisien untuk semua pihak terkait. Harapannya, kebijakan yang diambil bisa membawa manfaat bagi masyarakat Jombang, terutama dalam konteks pelaksanaan CFD yang bermanfaat tanpa mengorbankan akses pelayanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan harian bebas kendaraan bermotor dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.