www.portalkabar.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital, terutama dalam sektor keuangan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan kegiatan Capacity Building untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui acara yang diadakan di Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, diharapkan tercipta sistem keuangan yang lebih transparan dan efisien.
Acara tersebut diikuti oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Ketua Komisi C DPRD dan Kepala BPKAD Provinsi. Menurut para pemimpin daerah, digitalisasi dalam keuangan publik adalah langkah awal menuju pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ir. Sigit Panoentoen, M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi sebagai fondasi bagi transparansi. Dia juga menyatakan bahwa transformasi ini harus didukung oleh semua elemen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Transformasi Digital dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Digitalisasi keuangan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga untuk menciptakan akuntabilitas. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi dapat dipantau secara real-time.
Pranaya Yudha Mahardhika, anggota Komisi C DPRD, menuturkan bahwa pengawasan menjadi tugas utama DPRD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ETPD, pengawasan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi yang tepat.
Kekuatan ETPD terletak pada kemampuannya memfasilitasi aksesibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat lebih mudah melakukan transaksi dan mendapatkan informasi terkait layanan publik.
Selain itu, DPRD Jawa Timur mengusulkan beberapa strategi dalam pengawasan ETPD. Strategi tersebut mencakup kunjungan kerja ke berbagai organisasi perangkat daerah untuk memantau implementasi kebijakan dan layanan yang telah terdigitalisasi.
Langkah-langkah Strategis dalam Pengawasan ETPD
Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas capaian ETPD dari berbagai OPD. Rapat ini bertujuan untuk mendalami kendala yang mungkin dihadapi dan mengidentifikasi solusi yang perlu diimplementasikan.
Hasil dari RDP akan dirangkum dalam rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komisi C juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bank Jatim untuk mendukung integrasi ETPD. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen yang terlibat berjalan sinergis dalam mencapai tujuan yang sama.
Evaluasi kinerja dilakukan melalui laporan yang mengulas laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang diharapkan.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas ETPD
Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, beberapa rekomendasi muncul sebagai langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan kolaborasi antar-OPD serta penyusunan timeline percepatan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, penting bagi DPRD untuk menindaklanjuti hasil RDP dan rekomendasi dari pengawasan lapangan. Untuk itu, diperlukan adanya sistematisasi yang kuat dalam pengelolaan dan integrasi data transaksi.
Penting juga untuk memastikan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah dan belanja menggunakan kanal ETPD. Dengan sistem yang benar-benar terintegrasi, efisiensi dan transparansi dapat terwujud secara menyeluruh.
“ETPD adalah reformasi penting dalam keuangan daerah, bukan hanya sekadar inovasi,” kata Yudha menekankan peran ETPD. Oleh karena itu, kehadiran Komisi C sebagai pengawas menjadi krusial dalam proses ini.
Dengan adanya dukungan dan upaya bersama, transformasi digital dalam pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik secara signifikan. Seluruh elemen diharapkan dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
