www.portalkabar.id – Bupati Jombang Warsubi menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian masalah rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya mencapai 18.000 unit di kabupaten ini. Tindakan tegas ini meliputi inspeksi mendadak ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada siang hari yang cerah, guna memastikan kesesuaian data yang diajukan dengan realitas di lapangan.
Dalam langkah mempercepat perbaikan RTLH, Bupati menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat. Hal ini agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang hidup di kondisi yang sangat rentan.
“Data yang dikirim ke pemerintah pusat harus betul-betul valid; saya ingin memastikan semuanya dapat diverifikasi langsung,” tegas Bupati. Ia mencerminkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak, terutama utamanya yang berada dalam kondisi rentan.
Fokus pada Akurasi Data untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Bupati Warsubi menekankan kepada jajaran Dinas Perkim untuk mengutamakan kecepatan namun juga akurasi dalam verifikasi data. Tanpa data yang tepat, akan ada banyak hambatan dalam pengajuan bantuan dari pusat yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
Ia mencatat bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat bergantung pada kelayakan data. “Hanya melalui data yang memenuhi standar kelayakan, kita bisa mengakses peluang dukungan yang besar dari pusat,” tambahnya, menunjukkan pentingnya kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dan pusat.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Perkim siap untuk membantu perbaikan sekitar 10.000 hingga 15.000 unit rumah layak huni di Jombang. Kesiapan ini menjadi sinyal positif bagi warga Jombang yang menunggu perhatian dan perbaikan dari pemerintah.
Perbaikan RTLH sebagai Langkah Pengentasan Kemiskinan
Lebih dari sekadar infrastruktur, Bupati Warsubi menandaskan bahwa perbaikan RTLH adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. “Rumah layak itu bukan sekadar sebuah kebutuhan, tetapi hak dasar setiap individu,” jelasnya dengan tegas.
Dengan menghadirkan rumah yang sehat dan aman, dia percaya bahwa kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif kepada anak-anak, yang berhak belajar dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung perkembangan mereka.
Bupati juga menyatakan, rumah yang layak huni akan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. “Jika rumahnya sehat dan aman, keluarga akan lebih tenteram dan anak-anak bisa belajar dengan tenang,” tambahnya, menyoroti dampak jangka panjang yang diharapkan.
Koordinasi untuk Meningkatkan Kualitas Pendataan
Pada sidak tersebut, Kepala Dinas Perkim Jombang yang mendampingi Bupati memastikan bahwa koordinasi dengan camat dan kepala desa akan segera dilakukan. Ini bertujuan untuk memperkuat validasi data dan sekaligus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan tersebut.
Partisipasi masyarakat dianggap krusial untuk memastikan akurasi data yang akan diajukan. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan hasil pendataan akan lebih mendekati kenyataan yang ada di lapangan.
Melalui langkah ini, Bupati ingin mengurangi kemungkinan kesalahan data yang bisa berdampak fatal bagi pengajuan bantuan, sehingga bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran.
Diharapkan dengan semua langkah ini, ketahanan sosial masyarakat akan semakin kuat. Pembangunan rumah layak huni dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Jombang menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.
Bupati Warsubi pun berkomitmen untuk terus memantau proses ini secara berkala, agar setiap langkah memperbaiki RTLH dapat dilaksanakan dengan baik. Harapannya, tidak ada masyarakat yang terabaikan dari bantuan yang sangat dibutuhkan.
