www.portalkabar.id – Polresta Sidoarjo telah mengambil langkah signifikan dalam mengatasi kasus suap dalam seleksi perangkat desa di daerah tersebut, sebuah tindakan yang mendapat perhatian positif dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penghargaan yang diberikan kepada pihak kepolisian tersebut tidak hanya mengakui keberhasilan mereka, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan desa.
Pada Rabu, 30 Juli 2025, Menteri Desa Yandri Susanto secara resmi menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kerja keras Satreskrim Polresta Sidoarjo dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dalam proses rekrutmen perangkat desa.
Kemendes PDT juga memberikan penghargaan kepada aparat polisi lainnya, termasuk Kapolda Banten, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, yang berhasil melaksanakan Program Polisi Peduli Pengangguran. Inisiatif ini mendukung agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden dan berfokus pada pengembangan dari tingkat bawah agar dapat mengurangi pengangguran secara signifikan.
Penghargaan sebagai Bukti Kolaborasi antara Polri dan Kemendes PDT
Dengan adanya penghargaan ini, terlihat jelas bahwa kolaborasi antara Polri dan Kementerian Desa adalah langkah yang strategis. Keduanya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perangkat desa memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Desa Yandri Susanto, saat memberikan penghargaan, mengingatkan pentingnya kerja sama dan kekompakan dalam menjalankan tugas. “Kita harus saling mendukung satu sama lain agar tujuan bersama yang dicanangkan pemerintah bisa terwujud. Desa sejahtera adalah bagian dari visi besar untuk menguatkan bangsa,” ungkapnya.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing, juga menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi dan berkomitmen dalam memberantas korupsi. “Kami siap bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar proses pemerintahan desa berjalan dengan baik dan transparan,” tegas Tobing.
Praktik Korupsi yang Merugikan Proses Rekrutmen Perangkat Desa
Praktik suap dalam rekrutmen perangkat desa bukanlah isu baru. Di berbagai daerah, tindakan tersebut sering kali menghalangi individu yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi tersebut. Akibatnya, kualitas layanan publik dan program-program pembangunan yang dijalankan desa dapat terhambat secara signifikan.
Korupsi dalam proses rekrutmen ini dapat berdampak luas, mulai dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah proyek hingga pengurangan efektivitas program pembangunan. Menghadapi tantangan ini memerlukan langkah nyata dari aparat penegak hukum dan pemerintah, salah satunya melalui pengawasan yang ketat dan audit rutin terhadap proses rekrutmen informasi publik.
Penting untuk diingat bahwa perangkat desa haruslah diisi oleh individu yang kompeten dan berintegritas. Hanya dengan cara inilah, pembangunan masyarakat dan desa dapat berjalan sesuai harapan dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Pentingnya Peran Perangkat Desa dalam Pembangunan Masyarakat
Perangkat desa memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh dalam pembangunan masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang menghubungkan pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Tanpa adanya perangkat yang profesional dan berintegritas, berbagai program pembangunan berisiko gagal untuk dilaksanakan dengan baik.
Dengan penegakan hukum yang kuat dan dukungan dari pemerintah, diharapkan situasi ini dapat diperbaiki. Kebangkitan semangat kebersamaan antara pemerintahan dan aparat kepolisian menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini bukan hanya untuk kebaikan desa, tetapi juga bagi kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.
Menteri Yandri Susanto juga mengingatkan bahwa kekompakan ini harus dijaga agar visi misi pemerintah dapat terwujud. “Kita semua bagian dari satu tim, dan sukses pembangunan desa adalah cerminan dari sukses pembangunan bangsa,” katanya, yang menekankan pentingnya kerja sama kolektif.
Komitmen untuk Mewujudkan Birokrasi Bersih dari Korupsi
Komitmen Polresta Sidoarjo untuk mewujudkan pemerintahan desa bersih dari korupsi pasti diiringi oleh upaya berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Tindakan preventif dan edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilih perangkat desa yang berintegritas.
Program-program pemerintah pun diharapkan dapat berlangsung tanpa ada intervensi yang mencederai niat baik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, semua pihak bisa lebih fokus pada pencapaian tujuan bersama demi kesejahteraan rakyat.
Kepolisian dan Kementerian Desa akan berkolaborasi lebih erat untuk menciptakan sistem yang transparan. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam proses ini untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek desa.
