www.portalkabar.id – Ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi sebuah perhatian serius bagi banyak pihak, salah satunya Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam sebuah rapat paripurna pada November 2025, mereka mengungkapkan pandangan yang cukup kritis mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Fraksi Golkar menilai kalau kebijakan anggaran yang telah disusun pemerintah daerah tidak sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Mereka membawa sejumlah data dan fakta yang mempertanyakan prioritas dalam alokasi sumber daya yang tersedia.
Salah satu temuan mencolok dari Fraksi Golkar adalah penurunan total belanja daerah dalam RAPBD 2026, menyusut dari Rp 5,94 triliun di tahun 2025 menjadi Rp 5,13 triliun, atau turun sebanyak 13,7 persen. Penurunan ini, menurut mereka, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih teliti serta memprioritaskan kebutuhan dasar publik.
Fraksi Golkar juga mencatat adanya ketimpangan struktural dalam komponen belanja yang sangat mencolok. Mereka menunjukkan, misalnya, anggaran untuk rapat koordinasi yang mencapai Rp 11 miliar, sementara alokasi untuk BLUD Air Limbah Domestik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat hanya mendapatkan Rp 1,1 miliar.
Penurunan Anggaran Pendidikan yang Mencolok dan Implikasinya
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat signifikan. Anggaran pendidikan anjlok dari Rp 1,53 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp 954 miliar pada tahun 2026, yang berarti penurunan mencapai 37,7 persen. Ini menimbulkan kekhawatiran karena porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total anggaran, jauh di bawah ketentuan konstitusi yang menyatakan minimal 20 persen.
Penurunan anggaran tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di daerah. Fraksi Golkar mendesak agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada, agar kualitas pendidikan tidak tergerus oleh kebijakan anggaran yang tidak berpihak.
Wahyu Lumaksono, yang membacakan rapat pu ini, menekankan bahwa penurunan ini tidak hanya akan berdampak negatif bagi pendidikan, tetapi juga pada masa depan bangsa. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pendidikan akan semakin tersisih, dan ini tentu bukan pilihan baik untuk kemajuan daerah.
Fraksi Golkar pun sangat mengharapkan reaksi cepat dari pemerintah daerah guna memperbaiki kondisi ini. Mereka bertekad untuk terus mengawal isu pendidikan dalam pengaplikasian RAPBD ke depan agar pemenuhan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Masalah Infrastruktur dan Penanganan Banjir di Sidoarjo
Dalam hal infrastruktur, penanganan banjir menjadi topik yang sangat disoroti oleh Fraksi Golkar. Mengacu pada data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lebih dari 9.000 keluarga di enam kecamatan terancam oleh risiko banjir. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa anggaran tajuk perhatian harus diberdayakan untuk mendalami akar permasalahan tersebut.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo untuk menyusun Grand Design penanganan banjir yang lebih terintegrasi. Mereka juga mengusulkan kerjasama dengan BP DAS Brantas guna menerapkan Insentif Kinerja Ekologi dalam penanganan banjir di daerah.
Permasalahan ini jelas menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah jika tidak ada langkah nyata untuk mengatasi banjir. Program pembangunan drainase yang direncanakan, sejauh ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar tersebut dan memerlukan kebijakan yang lebih inovatif.
Tanpa langkah konkret, dampak dari banjir akan terus menghantui masyarakat, membawa kehancuran yang lebih luas bagi layanan publik lainnya. Penanganan banjir yang komprehensif akan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat di Sidoarjo.
Penurunan Alokasi Kesehatan dan Dampaknya pada Layanan Publik
Fraksi Golkar selanjutnya mencermati sektor kesehatan, di mana pemangkasan anggaran juga terjadi di beberapa sektor penting. Alokasi untuk Dinas Kesehatan misalnya turun sebesar 6,8 persen menjadi Rp 574,5 miliar, sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat mengalami penurunan lebih drastis, yaitu 17,2 persen menjadi Rp 95,6 miliar.
Pengurangan dana tersebut akan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya juga bisa terpengaruh oleh anggaran yang semakin menipis, agar pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mengembalikan alokasi ke sektor ini.
Dalam situasi saat ini, kualitas pelayanan kesehatan di daerah tidak bisa ditawar. Fraksi Golkar menyerukan agar pemerintah merujuk pada berbagai masukan dan kebutuhan nyata masyarakat untuk memperbaiki alokasi anggaran dan memfokuskan perbaikan di sektor kesehatan.
Pentingnya alokasi anggaran yang memadai di bidang kesehatan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang efektivitas dalam peningkatan kualitas pelayanan. Jika keadaan ini dibiarkan berlanjut tanpa perbaikan yang berarti, dampaknya akan sangat luas.
Pendapatan Daerah yang Tidak Realistis dan Tantangan Perencanaan
Fraksi Golkar juga menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 2026 pada beberapa pos pajak justru jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menciptakan tanda tanya besar mengenai kredibilitas dan konsistensi di dalam perencanaan anggaran yang diusulkan.
Aneka pilihan yang salah dalam perencanaan tampak jelas dari beberapa pos pajak. Pajak Jasa Perhotelan misalnya, realisasi 2024 mencapai Rp 24,06 miliar, sementara target untuk 2026 ditetapkan hanya Rp 20 miliar. Sementara itu, pajak air tanah, yang realisasinya lebih tinggi, justru ditargetkan lebih rendah pada tahun mendatang.
Fenomena ini menandakan lemahnya daya analisis dalam penetapan target yang realistis dan berkelanjutan. Komitmen untuk mengadaptasi perencanaan keuangan dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih terukur dan akurat menjadi sangat diperlukan agar PAD dapat mencapai surat yang lebih konsisten.
Hasil analisis ini menjadi cerminan dari kurangnya strategi dan perencanaan yang terarah dari pemerintah daerah. Keinginan untuk mencapai hasil yang optimal sangat bergantung pada penelitian dan pengawasan yang ketat terhadap target yang ditetapkan.
Komitmen Fraksi Golkar untuk Keadilan dalam APBD
Wahyu Lumaksono menegaskan pentingnya pengawasan dan keterlibatan Fraksi Golkar dalam pembahasan RAPBD 2026 untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan akan menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih adil.
“Melakukan efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, tetapi lebih menjadi arah strategis untuk mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor-sektor yang lebih penting,” tegas Wahyu. Ia berharap RAPBD 2026 bisa menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya adil, tetapi juga merangsang pertumbuhan produktif demi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap anggaran direncanakan dan digunakan dengan baik. Hal ini mencerminkan tanggung jawab pada posisi yang dipegang oleh anggota dewan serta harapan masyarakat yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Dengan harapan yang tinggi, Fraksi Golkar menyerukan agar semua pihak bekerja sama untuk menjalankan rencana yang lebih baik, berdampak positif, serta berbasis pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan kepercayaan dan memberi perubahan yang signifikan bagi Kabupaten Sidoarjo.