www.portalkabar.id – Pertanian berkelanjutan memegang peranan penting dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Di Kabupaten Jember, perdebatan mengenai perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) semakin mengemuka dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah setempat.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember meminta agar pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak mengurangi luas LP2B dan LSD. Hal ini penting agar ketahanan pangan tidak terancam, mengingat Jember merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang signifikan dan melimpah.
Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh Suharto selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan. Dia menegaskan bahwa ketahanan pangan yang baik harus didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang memadai, dan pembangunan desa yang berpihak pada sektor pertanian sangat diperlukan.
Dalam konteks ini, DPW PDI Perjuangan menegaskan pentingnya mempertahankan kualitas lahan pertanian yang ada. Mereka mengingatkan bahwa perkembangan pembangunan harus sejalan dengan perlindungan lahan produktif agar bisa menjamin keberlanjutan makanan di masa depan.
Pentingnya Perlindungan Lahan Pertanian untuk Keberlanjutan
Perlindungan LP2B dan LSD menjadi isu sentral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember. Isu ini telah dibahas dalam rapat dengar pendapat oleh Komisi B yang menekankan pentingnya tidak ada perubahan dalam data lahan pertanian yang dilindungi.
Ketua Komisi B, Candra Ary Fianto, menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, perubahan alokasi lahan akan membuka peluang bagi penguasaan lahan pertanian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pangan Jember di masa mendatang.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B lainnya juga menyoroti adanya perbedaan dalam data luas LSD yang tercantum dalam surat keputusan bupati dengan hasil pemetaan geospasial terbaru. Penyusutan yang cukup signifikan ini harus dijelaskan secara terbuka untuk menciptakan transparansi.
Fakta bahwa data luas LSD menyusut dari 77.900 hektare menjadi 71 ribu hektare dalam hitungan tahun menunjukkan adanya masalah serius yang perlu diatasi. Jika pengurangan lahan ini tidak ditangani, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih besar pada ketahanan pangan lokal.
Risiko Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Perlu Diwaspadai
Pentingnya memastikan bahwa LSD tidak dialihfungsikan menjadi hunian atau penggunaan lainnya juga menjadi fokus diskusi. Menurut Candra, adanya rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sangat diperlukan untuk menjaga fungsi lahan pertanian yang vital ini.
Peralihan fungsi lahan pertanian dapat berdampak langsung pada ketersediaan pangan di masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Jember mengusulkan agar setiap pengalihan fungsi lahan harus diawasi secara ketat untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Editan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dan perumahan memang perlu, tetapi harusnya tidak mengorbankan lahan pertanian yang ada. Situasi ini menunjukkan konflik antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pangan yang krusial untuk keberlangsungan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengingatkan bahwa penyesuaian peruntukan lahan seksama melalui evaluasi dan tidak mengubah rencana yang telah disepakati. Pendekatan yang disiplin terhadap fungsi lahan akan sangat menentukan keberhasilan perlindungan ketahanan pangan di daerah ini.
Strategi untuk Mengatasi Tantangan Pertanian di Jember
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Imam Sudarmaji, mengungkapkan pentingnya menjaga kestabilan LP2B di Kabupaten Jember. Ia menekankan bahwa geospasial yang dilakukan adalah untuk memastikan kebutuhan pupuk tetap terjaga, bukan untuk mengurangi luas lahan produktif yang ada.
Imam berpendapat bahwa walaupun ada tekanan dari pembangunan perumahan, lahan pertanian yang produktif harus tetap menjadi prioritas. Ia berharap akan ada pengembangan lahan cadangan agar Jember dapat terus berfungsi sebagai lumbung pangan.
Lahan cadangan di Kecamatan Wuluhan diklaim memiliki potensi meskipun infrastruktur belum memadai. Ini menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian di tengah kebutuhan akan perumahan yang mendesak akibat pertumbuhan penduduk yang pesat.
Imam juga mencatat pentingnya sentuhan teknologi dan dukungan infrastrukutr untuk memaksimalkan produktivitas lahan yang ada. Dengan perencanaan yang bijak dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, harapannya adalah agar lahan pertanian tetap terjaga dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
