www.portalkabar.id – Pada pengujung tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro mengalami dinamika terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup signifikan. Meskipun tercatat mencapai Rp5,8 triliun atau 74,35 persen, realisasi tersebut masih meleset dari target yang ditetapkan, yaitu 80 persen dari total anggaran yang mencapai Rp7,8 triliun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan informasi ini dengan harapan agar masyarakat dapat memahami keadaan keuangan daerah. Dia menegaskan pentingnya evaluasi dan penyesuaian dalam setiap pelaksanaan program unggulan yang ada.
“Realisasi belanja daerah telah mencapai 74,35 persen,” jelas Nurul Azizah dalam apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk mencapai target yang telah ditentukan.
Evaluasi Penyerapan APBD dan Tantangan yang Dihadapi
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD di Bojonegoro. Evaluasi tersebut menghasilkan catatan-catatan penting mengenai inkonsistensi yang ditemukan antara berbagai dokumen perencanaan daerah.
Di antara masalah yang dihadapi adalah adanya penurunan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.
Nurul Azizah juga menjelaskan bahwa penyesuaian estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi penyebab lain dari inkonsistensi tersebut. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah strategis agar situasi keuangan daerah dapat kembali stabil.
Perencanaan dan Pengelolaan APBD yang Efektif
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menyatakan bahwa realisasi belanja APBD telah berlangsung sesuai dengan rencana yang ada. Namun, dia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran ke depan agar semakin mendekati kondisi riil yang diharapkan.
Peningkatan ini diharapkan akan menciptakan alokasi yang lebih tepat sasaran pada tahun-tahun mendatang. Hal ini juga berkaitan erat dengan kesiapan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja mereka.
Edi Susanto memberikan peringatan kepada semua OPD untuk segera mempersiapkan pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran 2026. Ini merupakan langkah yang penting agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik.
Pentingnya Apresiasi dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Di awal tahun 2026, akan ada program apresiasi dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Ini adalah kesempatan baik untuk menilai kinerja dan efektivitas program-program yang telah dijalankan.
Proses evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah. Dengan mendapatkan feedback yang tepat, diharapkan pemerintah daerah bisa memperbaiki kinerja dan perencanaan ke depan.
Secara keseluruhan, ketelitian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat Bojonegoro.