www.portalkabar.id – Seorang kader perempuan dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berbasis di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami tragisnya kekerasan seksual. Peristiwa memilukan ini berlangsung pada malam hari, tepatnya pada 14 Oktober 2025, ketika korban berada di dalam kamar dan mendapati pelaku masuk dengan niat jahat.
Dalam situasi yang mencekam tersebut, korban berusaha melawan. Namun, alhasil ia menderita luka-luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian melarikan diri setelah menyerangnya.
“Korban melakukan perlawanan dan dianiaya hingga babak belur. Pelaku kemudian kabur,” ungkap Sutrisno, selaku Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni PMII (IKAPMII) di Jember baru-baru ini.
Langkah awal yang diambil oleh korban setelah insiden tersebut adalah melapor ke pihak berwajib. Dengan didampingi keluarganya, korban melaporkan kejadian mengejutkan ini ke pemerintah desa setempat dan Kepolisian Sektor Balung, berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan.
Namun, setelah melaporkan peristiwa tersebut, respons yang didapatkan dari pihak kepolisian terkesan lamban. “Pelaku tidak langsung diamankan,” cetus Sutrisno, mencerminkan rasa kecewa yang dirasakan oleh PMII dan banyak pihak lainnya.
Dari situ, PMII pun memberikan tekanan kepada institusi kepolisian untuk segera menangkap pelaku. “Kami mengharapkan pelaku tertangkap selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam,” paparnya dengan tegas.
Mereka juga menegaskan pentingnya jaminan perlindungan untuk korban dan saksi agar mereka terhindar dari segala intimidasi dan re-viktimisasi. “Polisi diharapkan menanggapi setiap kasus kekerasan seksual dengan cepat dan transparan,” tambah Ketua Umum PMII Cabang Jember, Akhmad Fathu Mustofa.
Mustofa mengimbau agar seluruh aparat kepolisian di Jember menegakkan supremasi hukum secara adil dan tanpa diskriminasi gender. “Pastikan setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani dengan pendekatan yang ramah bagi korban,” ujarnya.
Kekhawatiran akan Rata-rata Respon Pihak Berwenang
Menanggapi lambatnya respon dari aparat kepolisian, banyak pihak merasa kekhawatiran. Penanganan yang tidak cepat dalam kasus kekerasan semacam ini jelas menunjukkan adanya tantangan dalam sistem perlindungan hukum bagi korban. Ketidakpuasan ini menjadi sorotan besar bagi PMII dan masyarakat setempat.
Dukungan terhadap korban pun terus mengalir dari berbagai elemen organisasi di Jember. Mereka menuntut agar pengusutan kasus kekerasan ini dilakukan secara menyeluruh. “Kami tidak ingin ada lagi kasus serupa yang terjadi,” tegas salah satu anggota PMII yang enggan disebutkan namanya.
Salah satu hal yang diharapkan adalah evaluasi kinerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus serupa. “Perlu ada peningkatan dalam kompetensi anggota kepolisian dalam menyikapi masalah seperti ini,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kasus kekerasan seksual ini kemudian diambil alih oleh Kepolisian Resor Jember. “Kami semua ingin agar pelaku segera tertangkap,” ungkap Kepala Kepolisian Resor Jember, Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra, saat bertemu dengan perwakilan PMII di Markas Polres Jember.
Bobby berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepolisian Sektor Balung yang dinilai terlalu lamban. “Ini adalah masukan untuk evaluasi bersama kami ke depan,” kata Bobby, menunjukkan tekad untuk memperbaiki situasi yang ada.
Pentingnya Dukungan Masyarakat dalam Kasus Seperti Ini
Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam perjuangan melawan kekerasan seksual. Selain dukungan moral, pemahaman masyarakat mengenai isu ini juga perlu ditingkatkan agar korban merasa diberdayakan. Kesadaran dan kepekaan sosial terhadap isu kekerasan seksual akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak.
Organisasi-organisasi di Jember pun bersatu untuk mendorong perlunya kampanye tentang kesadaran kekerasan berbasis gender. Kegiatan semacam ini diharapkan bisa meningkatkan ketahanan komunitas dalam melawan segala bentuk kekerasan. “Kita harus bersuara dan tidak tinggal diam,” ungkap seorang aktivis yang terlibat dalam kampanye tersebut.
Pendidikan masyarakat mengenai hak-hak korban perlu disosialisasikan agar tidak ada lagi stigma negatif yang melekat. “Selama ini terlalu banyak korban yang merasa tertekan untuk melapor karena takut dicemooh,” jelas seorang psikolog yang telah membantu banyak korban kekerasan.
Satu hal yang juga menjadi sorotan adalah perlunya pendekatan yang lebih ramah terhadap korban dalam proses hukum. “Kami butuh sistem yang adil, transparan, dan mendukung, bukan malah menambah beban psikologis bagi korban,” tambahnya.
Tuntutan untuk Penegakan Hukum yang Lebih Baik
PMII Jember menuntut agar institusi hukum bertindak secara proaktif dan efektif dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Mereka berharap setiap individu yang terlibat dalam kasus-kasus serupa dituntut secara hukum dengan tegas. “Kami menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Mustofa dengan semangat.
Penanganan yang cepat dan tegas terhadap kasus kekerasan seksual akan menjadi indikator penting bagi efektivitas sistem hukum yang ada. “Kami yakin bahwa penegakan hukum yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ungkap seorang pengacara yang aktif membela hak-hak korban.
PMII Jember juga mendorong evaluasi menyeluruh dari proses penegakan hukum yang ada, termasuk peninjauan terhadap tindak lanjut yang diterima oleh korban dan saksi. “Ini langkah penting untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan yang merugikan perempuan,” tambah Mustofa.
Pentingnya dialog antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menumbuhkan kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi isu kekerasan. Semua pihak perlu bersatu agar isu ini bisa ditangani dengan serius dan menyeluruh.
Ke depan, harapannya adalah agar tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang terulang. Setiap individu berhak hidup dengan penuh rasa aman dan perlindungan, tanpa takut menjadi korban kekerasan. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif yang tepat, perubahan menuju lingkungan yang lebih baik dapat dicapai.