www.portalkabar.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya untuk mempercepat implementasi program perhutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Program ini dianggap penting sebagai salah satu langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui program ini, masyarakat diharapkan bisa mengakses dan mengelola kawasan hutan secara legal, sekaligus berkelanjutan.
Data menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan perhutanan sosial, namun Bondowoso masih di tahap awal. Ini mengundang pertanyaan tentang apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi dapat diterapkan agar program ini dapat berjalan efektif.
Pentingnya Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat
Perhutanan sosial merupakan inisiatif dari pemerintah untuk memberikan akses pengelolaan hutan negara kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk mendampingi masyarakat dalam proses tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah setempat menegaskan bahwa program ini bukan hanya kebijakan, melainkan sebuah bentuk nyata dari dukungan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, meskipun jumlah kawasan yang akan dikelola telah disampaikan, keputusan final museg mengenai luasan kawasan hutan masih dalam proses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keberhasilan program ini memerlukan kerjasama antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan informasi yang jelas dan akses yang obyektif, diharapkan akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.
Strategi dan Kendala Implementasi Perhutanan Sosial
Penting bagi daerah untuk segera mengusulkan pengelolaan kawasan perhutanan sosial, dengan target luas kawasan yang ditetapkan mencapai 9.500 hektare. Meskipun demikian, jumlah ini harus diiringi oleh kekuatan kelembagaan yang solid untuk mendukung program tersebut. Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terorganisir akan mempercepat pengelolaan kawasan hutan secara efektif.
Sebaliknya, salah satu kendala yang dihadapi Bondowoso adalah minimnya progres dibandingkan dengan daerah lain yang lebih cepat bergerak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan kelembagaan dalam program. Identifikasi masalah dan penyusunan strategi jangka panjang sangat diperlukan agar program dapat berhasil. Beberapa kepala desa bahkan menunjukkan skepticismenya terhadap realisasi program, mengingat tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pengajuan yang telah dilakukan sebelumnya.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jika semua pihak bekerjasama, potensi 9.500 hektare bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
