www.portalkabar.id – Kabupaten Sumenep baru-baru ini mencatat prestasi yang membuatnya menonjol di seluruh Jawa Timur. Mereka berhasil meraih peringkat pertama tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, meskipun hasil tersebut masih mengandung catatan penting yang perlu diperhatikan.
Dalam konteks ini, Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Ia berharap hasil SPI tahun depan akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan lebih baik dari tahun ini.
“Kami sedikit lagi bisa mencapai peringkat hijau. Target kami adalah bisa mencapai garis hijau dan ini memerlukan pembenahan dalam tata kelola internal dan eksternal,” jelasnya pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan inisiatif nasional yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai integritas lembaga publik. SPI mengukur tujuh dimensi internal yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan.
“Tujuh dimensi ini meliputi integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), hingga transparansi dan sosialisasi antikorupsi,” tambahnya.
Bupati Fauzi juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan skor dimensi internal SPI, sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) perlu ditingkatkan. Evaluasi yang mendalam terhadap tata kelola pemerintahan merupakan langkah yang krusial.
Berdasarkan pengamatan, mayoritas OPD di Sumenep masih mendapatkan penilaian negatif dalam kategori internal. Sementara untuk penilaian eksternal, banyak di antaranya sudah berada pada kategori baik atau hijau.
“Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah di dalam struktur internal. Skor merah dan kuning biasanya mencerminkan ketidakpuasan di antara anggota OPD,” ujarnya. Fauzi menekankan bahwa distribusi pekerjaan dan kekompakan tim harus diperbaiki agar bisa mencapai hasil yang lebih baik.
Selain itu, dia mencatat pentingnya perhatian dari KPK terhadap daerah dengan skor rendah dalam SPI. Institusi ini menggunakan SPI sebagai alat untuk menilai tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
“Skor di bawah 50 dalam pengelolaan SDM menjadi sinyal peringatan bagi KPK, dan itu bisa mengarah pada tindakan yang lebih lanjut. Di sisi lain, Sumenep sebagian besar memiliki skor di atas 70, tetapi masih dalam kategori kuning,” tambahnya dengan penuh harapan untuk kondisi yang lebih baik di masa depan.
Pentingnya Survei Penilaian Integritas dalam Membangun Tata Kelola
SPI memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan organisasi dan integritas masing-masing lembaga pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik, hasil survei ini sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
Salah satu area kritis yang diukur adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Hal ini akan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas di antara pejabat publik.
Dengan memahami di mana kelemahan berada, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki tata kelola. Survei ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari kinerja yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.
Dari hasil yang ada, Sumenep menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari usaha yang dibuat untuk meningkatkan kolaborasi antar OPD agar lebih efektif dan efisien.
Kedepannya, harapan Bupati Fauzi agar Sumenep dapat mencapai peringkat hijau pada 2025 adalah suatu tujuan yang sangat realistis. Namun, hal ini memerlukan usaha kolektif dan dedikasi dari setiap elemen dalam pemerintahan.
Strategi untuk Meningkatkan Skor SPI di Masa Depan
Untuk mencapai tingkat peringkat yang lebih baik, diperlukan strategi yang terencana dan sistematis. Salah satunya adalah dengan menyusun rencana aksi yang jelas serta melibatkan seluruh stakeholder dalam proses.
Penting untuk menerapkan mekanisme umpan balik yang efektif. Dengan cara ini, setiap OPD dapat menilai diri mereka sendiri dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.
Selain itu, pelatihan untuk pegawai negeri juga menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya integritas. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, dan kegiatan edukasi lain.
Perlunya sinergitas antar OPD juga tidak bisa diabaikan. Kerjasama yang erat antara satu instansi dengan yang lain dalam mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada dapat membuat perbaikan yang lebih terpadu.
Melalui strategi-strategi tersebut, Sumenep dapat berharap untuk tidak hanya memperbaiki skor SPI, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini merupakan fondasi penting bagi setiap pemerintahan yang ingin berfungsi dengan baik.
Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Integritas Pemerintahan
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan integritas pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mendeteksi berbagai kemungkinan korupsi dan ketidakberesan lainnya.
Pemandu masyarakat dalam proses pengawasan ini bisa dilakukan melalui forum-forum atau kelompok diskusi. Di sini, warga bisa berdiskusi tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan memberikan masukan langsung.
Transparency dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan yang dibuat dan berkontribusi dalam prosesnya.
Keterlibatan publik dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka juga dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah tentang kebutuhan yang sebenarnya. Suara mereka dapat menjadi faktor pendorong bagi perbaikan integritas pemerintah.
Akhirnya, dengan adanya kesadaran kolektif dari masyarakat mengenai pentingnya integritas, pemerintah akan merasa lebih terdorong untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
