www.portalkabar.id – Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan. Upaya ini dilakukan melalui penambahan pos pengawasan yang dirancang untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir dan mencegah kebocoran pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar, Asmaning Ayu, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memenuhi target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2025. Target tersebut ditetapkan sebesar Rp2 miliar dan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sektor ini.
Menurut Asmaning Ayu, rencananya akan ditambahkan empat titik pengawasan baru, dengan tiga pos akan ditempatkan di bagian utara Blitar dan satu pos di selatan. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di area yang dikenal sebagai sentra pertambangan pasir.
Pos pengawasan yang baru ini akan melengkapi sepuluh pos yang telah ada sebelumnya. Langkah ini menjadi salah satu strategi yang diperhitungkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas penambangan di daerah tersebut.
“Kami masih dalam tahap identifikasi dan formulasi terkait lokasi dan sumber daya yang diperlukan,” ujar Ayu, menegaskan pentingnya langkah ini dalam menjaga PAD daerah.
Meningkatkan Efisiensi Pengawasan Sektor Pertambangan
Pemkab Blitar merasa perlunya dukungan dari berbagai instansi untuk menjaga efektivitas pos pantau yang baru. Dalam hal ini, Bapenda akan menggandeng Satpol PP dan Dinas Perhubungan agar pengawasan lebih terpadu.
Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi kebocoran pajak yang selama ini terjadi. Tiap pengusaha tambang diwajibkan untuk mengurus Surat Tanda Pengambilan (STP), yang harus diperlihatkan saat pemeriksaan di pos pantau sebagai bukti pembayaran pajak.
Meski ada sistem yang sudah berjalan, Asmaning Ayu mencatat masih ada celah kebocoran pajak di beberapa pos pantau yang perlu ditangani. “Kami berencana menerapkan strategi jangka pendek untuk mengidentifikasi masalah ini dengan lebih baik,” tambahnya.
Laporan mengenai kebocoran pajak ini menjadi perhatian serius bagi pemkab, mengingat potensi sosial dan ekonomi dari sektor pertambangan. Untuk itu, keberadaan pos baru sangat krusial untuk menjamin transparansi dan legitimasi dalam pengelolaan pajak yang bersumber dari tambang.
Respon terhadap Protes dari Sopir dan Penambang Pasir
Baru-baru ini, terdapat protes dari para sopir dan penambang pasir mengenai keberadaan pos pantau yang ada. Meski mendapat gejolak dari para pekerja ini, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pengawasan sambil menawarkan solusi atas keluhan yang ada.
Pemkab Blitar menyadari pentingnya keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan kelancaran aktivitas penambangan. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
“Kami berusaha untuk tidak hanya fokus pada pengawasan tetapi juga mendengarkan aspirasi dari para pengusaha tambang,” jelas Ayu. Pendekatan ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ada tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
Plan penambahan pos ini mencerminkan usaha yang lebih luas dalam manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan di Blitar. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Target Pendapatan dan Harapan ke Depan
Dalam pandangan Ayu, pihaknya menyadari bahwa menetapkan target yang realistis sangat penting. “Kami tidak ingin memasang target terlalu tinggi tanpa analisis yang matang, jadi mungkin kita akan memulai dari angka Rp1 miliar terlebih dahulu,” ungkapnya.
Dengan usaha yang berkesinambungan, Ayu optimis bahwa target Rp2 miliar juga bisa tercapai di masa mendatang. Komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan adalah bagian dari upaya tersebut.
Oleh karena itu, peran semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan PAD Blitar dari sektor pertambangan dapat tumbuh dengan pesat.
Ayu menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai peraturan dan prosedur yang ada. Dengan begitu, semua pihak dapat berkontribusi dalam pencapaian target tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.