www.portalkabar.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya jumlah tanah wakaf yang memiliki sertifikat di Indonesia. Dari total 761.909 bidang tanah wakaf, hanya 272.237 bidang atau sekitar 38 persen yang telah bersertifikat, menunjukkan adanya masalah signifikan dalam pengelolaan aset tersebut.
Tanah wakaf di Indonesia sangat beragam, mulai dari masjid hingga pondok pesantren. Namun, banyak yang belum memiliki kejelasan status hukum yang dapat menciptakan potensi konflik di masa mendatang. Tindakan mengurus sertifikat tanah wakaf menjadi sangat penting dalam konteks hukum yang terus berkembang di tanah air.
Dalam kunjungan resminya ke Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Nusron menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan konflik sosial pe. Pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi 8.000 bidang tanah wakaf setiap tahun agar masalah ini bisa segera diatasi.
Masalah Sertifikat Tanah Wakaf di Lampung Sangat Mengkhawatirkan
Di wilayah Lampung, tercatat terdapat sekitar 31.294 rumah ibadah. Namun, hanya 6.732 bidang yang telah mendapatkan legalitas berupa sertifikat tanah wakaf atau Hak Guna Bangunan (HGB), yang berarti hanya 21,51 persen dari total. Angka ini mencerminkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai harapan masyarakat terkait kepastian hukum pada tanah wakaf.
Keberadaan sertifikat sangat vital, mengingat banyak bangunan yang telah berdiri tanpa legalitas yang jelas. Hal ini tidak hanya menjadi masalah administratif tetapi juga berpotensi membawa masalah sosial yang lebih besar di kemudian hari. Kesadaran akan pentingnya sertifikasi di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan.
Nusron menyampaikan bahwa pencapaian sertifikasi tanah wakaf di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang akan menjadi fondasi bagi keberlangsungan objek-objek sifatnya sosial ini.
Keberhasilan Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Langkah Penting
Sertifikasi tanah wakaf bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung aset-aset keagamaan. Menurut Nusron, sertifikasi yang baik bisa mencegah potensi sengketa atau konflik yang mungkin timbul di tahun-tahun mendatang. Dengan semakin jelasnya status hukum, diharapkan akan tercipta situasi yang kondusif bagi masyarakat pengguna.
Dalam menjalankan misi ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama antara berbagai lembaga dan organisasi keagamaan sangat diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi. Ini termasuk upaya untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap status tanah wakaf di lingkungan mereka.
Kepastian hukum yang tercipta melalui sertifikasi akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemeliharaan aset keagamaan. Hal ini akan membantu menciptakan iklim yang lebih baik bagi pengembangan aktivitas religi di masyarakat.
Transformasi Pendekatan Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf
Nusron menekankan pentingnya pendekatan hasil yang orientasi, mengingat waktu yang tersedia untuk menyelesaikan masalah sertifikasi cukup terbatas. Melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan, diharapkan dapat mempercepat proses ini. Mengubah cara pandang tentang pengelolaan dan pentingnya hak atas tanah wakaf menjadi hal yang mendesak saat ini.
“Cukup sudah seremoni. Sekarang yang terpenting adalah output-nya,” tegas Nusron, memberikan sinyal bahwa tindakan konkret lebih dibutuhkan dibandingkan sekadar pertemuan formal yang tidak membuahkan hasil. Masyarakat perlu merasakan keberadaan sertifikat sebagai suatu kebutuhan.
Dengan adanya sertifikat, para nadzir atau pengelola wakaf juga akan merasa lebih tenang dalam menjalankan amanahnya. Mereka tidak hanya mengelola aset ibadah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
